Manual administrasi barang daerah selangor

melalui Manual Administrasi Barang Daerah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri RI tertanggal 17 Desember 1980 Nomor serta dinyatakan mulai berlaku sejak tanggal 1 Otomatisasi sistem dengan pemanfaatan teknologi informasi untuk meminimalkan pemrosesan secara manual; beberapa Instruksi Gubernur seperti: 1) Percepatan Peningkatan Akuntabilitas Barang Milik Daerah; 2) Penyusutan aset tetap; dan 3) Uang persediaan, dan Instruksi Sekda tentang Amortisasi aset tidak berwujud.

PAPER TEORI ADMINISTRASI b. Nomor 7 Tahun 1997; tentang Pedoman pelaksanaan Barang Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang Manual Administrasi Barang Daerah. Universitas Sumatera Utara Nomor 4 Tahun 1979; tentang Pelaksanaan Pengelolaan Barang Pemerintah Daerah; Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 1980; tentang Manual Administrasi Barang Daerah. Universitas Sumatera Utara b. Perjalanan akuntansi aset tetap di Indonesia, khususnya pada Pemerintah Daerah telah mengalami banyak perkembangan.

Mulai dari Manual Administrasi Keuangan Daerah (MAKUDA) hingga kini diterapkan akuntansi berbasis akrual. administrasi barang daerah yang memberikan kewenangan kepada daerah untuk mengelola potensi kekayaan daerah sesuai dengan keberagaman daerah. Penyusunan atau pengelolaan manual barang daerah itu dimaksudkan untuk dapat Buku Manual Administrasi Barang daerah 5. Prosedur 6. Langkahlangkah a. Bendahara Barang menginventarisasi sarana dan prasarana yang ada. b.

Petugas mencocokan buku induk inventaris dengan kartu inventaris di masingmasing ruangan. c. Petugas Keputusan Menteri Dalam Negeri No. Tahun 1980, tentang manual administrasi barang daerah. b. Nomer 7 Tahun 1997, tentang pedoman pellaksanaan barang pemerintah daerah, jo. Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 32 Tahun 1980 tentang manual administrasi barang daerah.

SISTEM INFORMASI ADMINISTRASI SURAT MASUK DAN SURAT KELUAR PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH KOTA SEMARANG masih secara manual dengan menggunakan buku dan penulisan tangan. Sehingga membutuhkan statuskondisi sesorangbarang yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang. Misalnya, surat Manual Administrasi Barang Daerah. Universitas Sumatera Utara. 3. Undangundang No. 22 Taun 1999; tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti oleh diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 11 Tahun 2001; tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

4. UndangUndang No. 32 Tahun 2004; tentang Pemerintah Daerah. Manual Administrasi Barang Daerah PENDAHULUAN Latar Belakang Optimalisasi Penatausahaan Aset Dalam Rangka Meningkatkan Tertib Administrasi Barang Milik Daerah Manual Administrasi Barang Daerah. Universitas Sumatera Utara 3. Undangundang No. 22 Taun 1999; tentang Pemerintah Daerah, yang diikuti oleh diterbitkannya Keputusan Menteri Dalam Negeri, Nomor 11 Tahun 2001; tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah.

4. UndangUndang No. 32 Tahun 2004; tentang Pemerintah Daerah.



Phone: (877) 445-6006 x 9513

Email: [email protected]